Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta dugaan kebocoran data ini dapat dikonfirmasi ke Kementerian Kesehatan. Sebab, kata dia, data sertifikat vaksin di Pedulilindungi yang ditaruh di pusat data Kementerian Komunikasi dan Informatika diklaimnya aman.
"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data. Integrasi eHac ke aplikasi Peduli Lindungi dan migrasi aplikasi PL, Pcare, dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan. Saat ini data Peduli Lindungi di DC Kominfo aman. Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," kata Johnny saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Jumat (3/9/2021)., Jumat (3/9/2021).
"Memang tidak nyamannya bukan hanya Pak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar. Kita menyadari itu," kata Budi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9/2021).
Hal senada disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief. Dia mengatakan, aplikasi Pedulilindungdi bisa dibuka oleh siapapun apalagi di mesin pencari Google banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terbuka.
"Saran saya PeduliLindungi perlu dua factors authentification, tidak hanya dengan NIK saja. Bisa biometrik atau tanda tangan digital," kata Zudan saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan kebocoran NIK melalui aplikasi terkait, Jumat (3/9/2021).
Zudan menjelaskan, banyak NIK beredar di mana-mana saat masyarakat mengurus apa pun yang membutuhkan fotokopi KTP. "Seringkali meninggalkan fotokopi KTP dan KK saat kita mengurus hal yang membutuhkan itu," jelas dia.

0 comments:
Posting Komentar